LP HAM RI News, MAKASSAR – Penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi surveior, dan perluasan cakupan akreditasi menjadi fokus utama dalam pertemuan wilayah Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (KAKP) dan Komite Akreditasi Kesehatan Lanjutan (KAKL) Sulawesi Selatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Sabtu, 17 Oktober 2026, di Coffee House, Jalan Datuk Ditiro, Makassar, dan diikuti oleh sejumlah surveior dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan.
Pertemuan yang dipimpin Koordinator Wilayah Sulawesi Selatan, dr. H. Bambang Arya, M.Kes., tersebut menjadi momentum untuk mengevaluasi kebutuhan koordinasi wilayah sekaligus menyatukan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan pelaksanaan survei akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan.
Dalam diskusi, peserta mengidentifikasi sejumlah langkah prioritas, termasuk pemetaan potensi dan sasaran survei, penguatan komunikasi antarsurveior, serta penyusunan strategi untuk meningkatkan jangkauan pelayanan akreditasi pada Puskesmas dan Klinik. Upaya ini diarahkan agar pelaksanaan akreditasi dapat menjangkau fasilitas kesehatan secara lebih luas dan merata.
Perluasan cakupan survei di sejumlah kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan juga menjadi perhatian penting. Wilayah yang belum memperoleh pelayanan survei secara optimal memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur melalui komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta pengelola fasilitas pelayanan kesehatan.
Selain memperluas jangkauan pelayanan, peningkatan kapasitas surveior dinilai sebagai kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Peserta membahas pentingnya penyelenggaraan workshop apabila terdapat pembaruan regulasi atau Peraturan Menteri Kesehatan (PMK). Kegiatan tersebut diharapkan mampu memperkuat pemahaman terhadap standar akreditasi dan menyelaraskan metode penyusunan fakta dan analisis (FA), sehingga kualitas hasil survei tetap terjaga dan koreksi pada tahap verifikasi dapat diminimalkan.
Pada aspek pengembangan organisasi, forum turut membicarakan pemanfaatan komunikasi digital, penguatan pendekatan kelembagaan dengan pemerintah daerah, serta upaya menjaga hubungan kemitraan dengan fasilitas kesehatan setelah proses akreditasi selesai. Keberlanjutan kerja sama tersebut diharapkan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan standar akreditasi, tetapi juga mendorong perbaikan mutu pelayanan secara berkesinambungan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, dibahas pula rencana pelaksanaan Workshop Perencanaan Perbaikan Strategis (PPS) bagi Puskesmas dan Klinik. Pemberian piagam penghargaan kepada fasilitas kesehatan juga menjadi salah satu bentuk apresiasi untuk mendorong komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan.
Aspek profesionalisme menjadi perhatian bersama dalam pertemuan ini. Setiap surveior diharapkan senantiasa menjunjung tinggi integritas, kredibilitas, independensi, dan objektivitas dalam menjalankan tugas. Prinsip tersebut merupakan landasan penting untuk menjaga kepercayaan terhadap proses akreditasi sekaligus memastikan bahwa penilaian memberikan manfaat nyata bagi peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Melalui forum koordinasi ini, KAKP–KAKL Sulawesi Selatan diharapkan dapat memperkuat kerja sama internal serta membangun kolaborasi yang lebih efektif dengan pemerintah daerah dan fasilitas pelayanan kesehatan. Perencanaan yang terarah, peningkatan kompetensi, dan kemitraan yang berkelanjutan menjadi langkah penting dalam mendukung pemerataan pelayanan akreditasi di seluruh wilayah Sulawesi Selatan.
Pertemuan ini menegaskan bahwa kemajuan organisasi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi juga oleh kesatuan visi, kekuatan kolaborasi, dan konsistensi dalam menjalankan tanggung jawab.
“Sinergi melahirkan kekuatan, integritas membangun kepercayaan, dan komitmen bersama mengantarkan perubahan.” Semangat tersebut diharapkan terus menjadi landasan bagi seluruh unsur KAKP–KAKL dalam mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di Sulawesi Selatan.
