Sambut Hari lalu Lintas Ke 69, Polantas Polres Takalar Gelar Bakti Sosial

  LP HAM RI News, Dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) Polisi Lalulintas (Polantas) Ke 69, Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polres Takalar menggelar Bakti Sosial kerja bakti bersih-bersih tempat ibadah di beberapa Masjid dalam wilayah Kabupaten Takalar, Kamis (12/09/2024). Kegiatan Bakti Sosial bersih-bersih tempat ibadah (Masjid) ini dipimpin langsung Kasat Lantas Polres Takalar IPTU … Baca Selengkapnya

Saat Temui LDII, Kabaintelkam Jelaskan Ingar Bingar Tahun Politik Ditangani dengan Filosofi Air Tenang

LPHAM-RI News ,Jakarta (13/9) , Ketua Umum DPP LDII KH Chriswanto Santoso dan jajarannya, silaturahim ke Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri di Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (13/9). Dalam pertemuan itu, Kepala Baintelkam Polri, Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol) Suntana menerima masukan LDII, untuk memperkuat Kamtibmas pada tahun-tahun politik.

Komjen Pol. Suntana tidak memungkiri, pesta demokrasi berpotensi menimbulkan polarisasi. Apalagi jika tidak dikelola dengan tepat dan terukur, bisa menimbulkan konflik. Ia melalui Baintelkam, mengajak seluruh masyarakat agar tidak mudah terprovokasi dan terpolarisasi. Ia mengingatkan di tahun politik, muncul pula aktor-aktor yang mengadu domba, menyebarkan berita bohong, fitnah dan provokasi yang memecah-belah masyarakat.

“Kami melaksanakan upaya preventif dan penegakan hukum. Kami ajak masyarakat menyikapi masalah sosial yang ada dengan tindakan yang baik,” ujar Komjen Pol. Suntana. Ia pun mengutip ayat Alquran, Surat Al Ashr ayat 3, “Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran.”

Ayat tersebut menjadi pijakannya, dalam menyelesaikan permasalahan Kamtibmas pada tahun politik dengan tetap memperhatikan ketenangan dalam masyarakat, “_Herang caina, beunang laukna_, yang artinya airnya tetap bening, sementara ikannya tertangkap,” ujar Komjen Pol. Suntana memberi penjelasan.

Ia mengajak LDII, berpartisipasi menjaga kebajikan dan mengajak kebaikan pada masyarakat yang lain. Ia menambahkan, kelompok masyarakat yang mengadakan kegiatan harus mematuhi peraturan yang berlaku. Mereka harus memberitahukan acara mereka dan mengantongi izin, “Bila acara tersebut berpotensi memecah belah bangsa, dalam situasi tertentu polisi bisa membubarkan kegiatan,” ungkapnya.

Terkait kehadiran DPP LDII, ia mengucapkan selamat atas pelaksanaan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas pada November nanti. Semoga berjalan aman dan lancar. Kepolisian siap membantu dan mendukung kegiatan Rakernas yang akan dilaksanakan. Maju terus LDII,” katanya.

Menanggapi ajakan Komjen Pol. Suntana mewujudkan tahun politik yang damai, KH Chriswanto Santoso menggencarkan edukasi untuk meningkatkan literasi digital warga LDII. DPP LDII terus menginformasikan kegiatan yang positif kepada masyarakat. Pihaknya juga terus berkoordinasi terkait keamanan dan ketertiban dengan Polri.

“Yang jelas LDII berkepentingan untuk menjaga agar negeri ini tetap diberikan keamanan, keselamatan, kelancaran, dan kebarokahan. Kedatangan kami ke Kabaintelkam untuk melaporkan persiapan Rakernas. Kami sudah diterima Presiden Jokowi dan siap untuk membuka, serta meresmikan Gedung Serbaguna LDII. Kami juga sudah diterima Wakil Presiden dan siap untuk menutup Rakernas LDII 2023,” kata KH Chriswanto.

Dalam kesempatan itu, KH Chriswanto juga mengundang Kapolri dan Kepala Baintelkam untuk memberikan materi dalam Rakernas. Dengan kehadiran para narasumber terutama dari Polri, KH Chriswanto berharap Rakernas LDII mampu melahirkan rekomendasi yang bisa menyejukkan tahun politik. Sehingga, negeri ini tidak lagi selalu ribut setiap agenda lima tahunan.

“Harapannya, masyarakat tidak terbawa oleh post truth atau kebenaran baru. Maksudnya, kebenaran yang belum tentu itu merupakan kebenaran hakiki yang seringkali dibuat karena faktor framing,” katanya.

LDII mencoba menyampaikan informasi yang edukatif melalui Rakernas dan bisa merumuskan kontribusi LDII terhadap bangsa. “Sehingga negara ini betul-betul menghadapi Pemilu ini dengan damai dan berhasil,” katanya.

 

Pewarta : H. Joko s

Politik Identitas

LPHAM-RI news,  Politik identitas adalah sebuah alat politik suatu kelompok seperti etnis, suku, budaya, agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlawanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.

Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa ‘sama’, baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya.

Puritanisme atau ajaran kemurnian atau ortodoksi juga berandil besar dalam memproduksi dan mendistribusikan ide ‘kebaikan’ terhadap anggota secara satu sisi, sambil di sisi lain menutup nalar perlawanan atau kritis anggota kelompok identitas tertentu.

Politik identitas, menurut Abdillah merupakan politik yang fokus utama kajian dan permasalahannya menyangkut perbedaan-perbedaan yang didasarkan atas asumsi-asumsi fisik tubuh, politik etnisitas atau primordialisme, dan pertentangan agama, kepercayaan, atau bahasa.
Politik identitas hadir sebagai narasi resisten kelompok terpinggirkan akibat kegagalan narasi arus utama mengakomodir kepentingan minoritas; secara positif, politik identitas menghadirkan wahana mediasi penyuaraan aspirasi bagi yang tertindas. Fitur dikotomi oposisional menjadi fondasi utama yang membedakan perasaan kolektivitas ke-kita-an terhadap yang lain.

Tetapi kenyataannya, pada tataran individual pada era modernisasi yang serba mekanik, muncul ‘kegagapan’ untuk memahami struktur masyarakat yang plural, maka intoleransi semakin meningkat. Pendeknya, terjadi ketidaksesuaian imajinasi sosial tentang kehidupan sehari-hari manusia modern dan interaksinya dengan masyarakat umum.

Politik identitas dianggap sebagai senjata yang kuat oleh elit politik untuk menurunkan popularitas dan keterpilihan rival politik mereka atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik.

Isu etnis dan agama adalah dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas para elit di Indonesia, terutama kondisi masyarakat Indonesia di mana suasana primordialisme dan sektarianisme masih cukup kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, memicu kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis, agama dan kelompok tertentu Pada akhir – akhir ini politik identitas muncul dalam banyak rupanya mulai dari feminisme di eropa gerakan proletar di Amerika Latin, gerakan anti-apartheid di Afrika, pergolakan zionisme vis a vis pengakuan bangsa Palestina, gerakan summer spring di Timur Tengah, dorongan pemekaran wilayah berasas etnis atau suku hingga gerakan separatisme di negara kita adalah wajah-wajah dari politik identitas.

Begitu luasnya spektrum politik identitas, dari otoritarian hingga demokrasi, dari kesetaraan hingga keberpihakan, dari modern hingga kearifan lokal, dari negara bangsa hingga negara agama.

Sumber : wikipedia

Editor : admin

Daftar Bacaleg, perindo Sulsel jagokan 31 perempuan di DPRD provinsi

  LP HAM RI News, Ketua DPW Perindo Sulsel Sanusi Ramadhan saat menyerahkan berkas Bacaleg ke ketua KPU Sulsel, Faisal Amir di kantor KPU Sulsel pada Ahad (14/05/23) Makassar Makassar -partai Perindo resmi mengajukan Bacaleg ke KPU Sulsel pada Ahad (14/05/23) sore ini hasilnya berkas Perindo Sulsel d terima Semua dekumen persyaratan partai ini dinyatakan … Baca Selengkapnya