LP HAM RI News, MAKASSAR – Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sulawesi Selatan bersama jajaran Polres berhasil mengungkap tiga laporan kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di wilayah hukum Polda Sulsel.
Pengungkapan tersebut mencakup dugaan perekrutan warga negara Indonesia untuk dipekerjakan ke Sarawak, Malaysia, dengan iming-iming gaji tinggi, serta dugaan perekrutan korban untuk dijadikan pekerja seks komersial (PSK).
Dalam pemaparannya, Polda Sulsel menjelaskan bahwa pengungkapan tiga laporan polisi tersebut merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas jaringan perdagangan orang, melindungi kelompok rentan, serta mencegah bertambahnya korban eksploitasi manusia.
Tiga Laporan Polisi Berhasil Diungkap
1. Kasus Dugaan TPPO di Kabupaten Gowa
Kasus pertama berdasarkan laporan polisi yang ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel melalui SPKT.
Dalam perkara ini, pelapor merupakan anggota Polri, sedangkan korban terdiri atas dua orang berinisial NS dan LN. Adapun terlapor berinisial MDI bersama pihak lainnya, sementara seorang berinisial IQ masih dalam proses penyelidikan.
Tempat kejadian perkara (TKP) berada di wilayah Siria, Desa Sicini, Kecamatan Parigi, Kabupaten Gowa.
Pengungkapan dan penangkapan dilakukan pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 01.00 WITA.
Modus operandi yang digunakan para pelaku yakni merekrut calon pekerja dengan menawarkan pekerjaan ke Sarawak, Malaysia, disertai iming-iming gaji tinggi.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Ancaman pidana terhadap perbuatan membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Adapun alat bukti yang telah dikumpulkan meliputi keterangan pelapor, korban, saksi-saksi terkait, keterangan ahli, serta keterangan tersangka.
Penyidik juga telah melakukan pelengkapan berkas perkara dan berkoordinasi dengan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Sulawesi Selatan serta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar.
Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan melakukan pengiriman berkas perkara.
2. Kasus Dugaan TPPO dengan Empat Korban
Kasus kedua berdasarkan laporan polisi yang diterbitkan pada 20 Oktober 2026 dan ditangani Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel.
Dalam perkara ini, pelapor merupakan anggota Polri dengan jumlah korban sebanyak empat orang. Salah satu korban diketahui berinisial MR.
Modus operandi yang dilakukan para pelaku yakni merekrut calon pekerja untuk diberangkatkan ke Selang, Malaysia, dengan iming-iming memperoleh gaji tinggi.
Penerapan pasal dalam perkara kedua ini mengacu pada ketentuan hukum yang sama sebagaimana perkara pertama, yakni ketentuan terkait tindak pidana perdagangan orang dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Penyidik telah mengumpulkan sejumlah alat bukti berupa keterangan pelapor, korban, saksi-saksi terkait, keterangan ahli, serta keterangan tersangka.
Langkah penyidikan yang dilakukan meliputi pelengkapan berkas perkara dan koordinasi dengan BP3MI Sulawesi Selatan serta Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Makassar.
Untuk proses selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum guna melanjutkan tahapan penanganan perkara.
3. Kasus Dugaan Perekrutan PSK di Kabupaten Bantaeng
Kasus ketiga ditangani Satreskrim Polres Bantaeng, Polda Sulawesi Selatan, berdasarkan laporan polisi tertanggal 18 November 2026.
Dalam perkara tersebut, pelapor berinisial MAA yang merupakan anggota Polri, korban berinisial AL, sedangkan tersangka berinisial HD.
Tempat kejadian perkara berada di wilayah Lasepam, Kabupaten Bantaeng. Pengungkapan perkara ini dilakukan pada Rabu, 18 November 2026.
Modus operandi tersangka yakni melakukan perekrutan korban dengan tujuan untuk dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK).
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang serta ketentuan pidana lain sebagaimana disampaikan dalam rilis kepolisian.
Ancaman pidana terhadap perbuatan penampungan dan perekrutan dengan maksud untuk dieksploitasi adalah pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.
Alat bukti yang dikumpulkan meliputi keterangan pelapor, korban, para saksi, keterangan ahli, serta keterangan tersangka.
Penyidik telah melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta Dinas Sosial.
Tahapan selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan melakukan pengiriman berkas perkara.
887 Kegiatan Edukasi dan Sosialisasi
Selain melakukan penegakan hukum, Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama jajaran Polres juga terus mengintensifkan langkah pencegahan melalui kegiatan edukasi dan sosialisasi.
Sasaran kegiatan tersebut meliputi anak-anak sekolah, karyawan, serta karyawati perusahaan swasta.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam rilis, Polda Sulsel dan jajaran Polres telah melaksanakan sebanyak 887 kegiatan edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya perdagangan orang dan eksploitasi manusia.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap berbagai modus perekrutan tenaga kerja ilegal maupun bentuk eksploitasi lainnya.
39 Kegiatan Penyelidikan di Bandara dan Pelabuhan
Upaya pemberantasan TPPO juga dilakukan melalui kegiatan penyelidikan di sejumlah titik keberangkatan dan kedatangan, khususnya bandara dan pelabuhan yang menjadi jalur keluar-masuk masyarakat.
Ditres PPA dan PPO Polda Sulsel bersama jajaran Polres telah melaksanakan sebanyak 39 kegiatan penyelidikan untuk mengantisipasi dan mengungkap dugaan tindak pidana perdagangan orang serta penyelundupan manusia.
Langkah tersebut dilakukan guna mendeteksi sedini mungkin potensi keberangkatan korban melalui jalur yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Polri Imbau Masyarakat Waspadai Tawaran Kerja Bergaji Tinggi
Dalam kesempatan tersebut, kepolisian mengingatkan bahwa perdagangan orang maupun penyelundupan manusia dapat meninggalkan dampak panjang terhadap kehidupan korban.
Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara serius, cepat, profesional, serta mengutamakan perlindungan terhadap korban.
Masyarakat diimbau agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan, pernikahan, pendidikan, maupun janji kehidupan yang lebih baik apabila terdapat indikasi penipuan, eksploitasi, atau pemberangkatan pekerja migran Indonesia melalui jalur yang tidak sesuai ketentuan.
Kepolisian juga menyampaikan sejumlah imbauan penting kepada masyarakat.
Pertama, jangan diam terhadap ancaman. Apabila mengalami, melihat, mengetahui, atau menduga adanya tindak kekerasan maupun eksploitasi terhadap kelompok rentan, masyarakat diminta segera melapor dan membantu melindungi korban.
Kedua, jangan membangun budaya yang membungkam korban. Korban tidak boleh disalahkan, dipermalukan, ataupun dipaksa untuk diam. Yang harus dipertanggungjawabkan adalah perbuatan pelaku, bukan latar belakang maupun kehidupan korban.
Ketiga, jangan mudah percaya kepada seseorang hanya karena jabatan, profesi, kekayaan, prestasi, atau status sosialnya. Tidak ada kedudukan yang membuat seseorang kebal terhadap hukum.
Keempat, waspadai tawaran pekerjaan ke luar negeri dengan janji gaji besar dan proses yang terlalu mudah. Masyarakat harus memastikan perusahaan, kontrak kerja, dokumen, serta prosedur keberangkatan benar-benar resmi.
Kelima, waspadai modus pengantin pesanan. Janji menikah dengan warga negara asing dan memperoleh kehidupan lebih baik dapat menjadi pintu masuk eksploitasi. Masyarakat diminta memeriksa identitas dan latar belakang calon pasangan serta tidak menerima pernikahan karena tekanan maupun paksaan.
Polri Bidik Jaringan dan Aktor di Balik TPPO
Polda Sulsel menegaskan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan orang tidak akan berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan.
Penyidik akan terus melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk pihak yang merekrut korban, membiayai, mengatur perjalanan, menerima keuntungan, hingga pihak-pihak yang diduga berada di balik jaringan perdagangan orang.
Keberhasilan pemberantasan TPPO, menurut kepolisian, tidak hanya diukur dari jumlah tersangka yang ditangkap, tetapi juga dari banyaknya korban yang berhasil diselamatkan, jaringan yang berhasil diputus, aset hasil kejahatan yang berhasil ditelusuri, serta potensi korban berikutnya yang dapat dicegah.
Polri juga terus mendorong program Rest and Speak, penguatan edukasi, pembangunan ruang aman, serta peningkatan sinergi antarlembaga dan masyarakat.
Melalui langkah tersebut, kepolisian diharapkan tidak hanya hadir setelah kejahatan terjadi, tetapi juga lebih awal untuk melakukan pencegahan, memberikan perlindungan, dan menyelamatkan masyarakat dari ancaman perdagangan orang.
Kepolisian turut mengajak orang tua, sekolah, tempat kerja, lingkungan olahraga, tempat ibadah, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan dan anak.
“Lindungi korban, hentikan ancaman kekerasan, dan laporkan pelakunya. Pencegahan bukan hanya tugas polisi, tetapi tanggung jawab kita bersama. Jangan menunggu korban bertambah. Kenali, cegah, lindungi, dan laporkan.”
Polda Sulsel juga menegaskan bahwa setiap korban berhak memperoleh perlindungan dan keadilan. Korban tidak perlu menghadapi persoalan tersebut seorang diri karena Polri hadir untuk memberikan rasa aman serta memastikan proses hukum berjalan.
Penegakan hukum bukan semata-mata tentang menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan rasa aman korban, memberikan kepastian hukum, mencegah terulangnya kejahatan, dan membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Lindungi korban, putus jaringan perdagangan orang, dan selamatkan masa depan generasi bangsa.

















