LP HAM RI News, POLEWALI MANDAR–MAJENE — Aksi swadaya dan gotong royong masyarakat Kecamatan Tutar, Kabupaten Polewali Mandar (Polman), bersama warga Desa Panggalo, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, menjadi bukti nyata ketangguhan warga dalam membuka akses wilayah yang selama ini sulit dilalui.
Masyarakat secara mandiri berupaya membuka dan memperbaiki akses jalan yang menghubungkan wilayah Tutar dengan Ulumanda. Jalur Tasangbulang menuju Ulumanda dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu akses alternatif bagi masyarakat untuk menuju wilayah Mamuju, ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, dengan jarak yang relatif lebih dekat dibandingkan harus menggunakan jalur memutar.
Kondisi tersebut mendapat perhatian serius dari Lembaga Pembela Hak-Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (LPHAM RI). Melalui LPHAM RI News, lembaga tersebut menyatakan komitmennya untuk mendorong adanya langkah konkret pemerintah dalam menangani persoalan infrastruktur jalan yang hingga kini masih memprihatinkan.
LPHAM RI menilai, semangat gotong royong masyarakat patut diapresiasi. Namun, upaya swadaya warga tidak semestinya menjadi satu-satunya solusi untuk mengatasi persoalan infrastruktur yang membutuhkan perencanaan, anggaran, dan pembangunan berkelanjutan dari pemerintah.
Dorong Pengumpulan Bukti Lapangan
Sebagai bagian dari langkah advokasi, LPHAM RI mendorong masyarakat dan pihak terkait untuk mengumpulkan data autentik mengenai kondisi jalan, mulai dari foto, video hingga dokumentasi aktivitas masyarakat yang harus menghadapi beratnya medan.
Dokumentasi tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pendukung dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah sekaligus menggambarkan secara nyata kondisi akses transportasi yang dihadapi masyarakat di lapangan.
Dorong Audiensi Lintas Kabupaten
LPHAM RI juga mendorong adanya audiensi lintas kabupaten yang melibatkan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Majene.
Audiensi tersebut diharapkan menghadirkan perangkat daerah terkait, khususnya Bappeda dan Dinas PUPR dari kedua kabupaten, sehingga dapat dibahas secara terbuka mengenai status jalan, kewenangan, perencanaan pembangunan, serta solusi pembiayaan untuk peningkatan akses tersebut.
Menurut LPHAM RI, kejelasan kewenangan menjadi hal penting agar persoalan jalan yang berada pada kawasan penghubung antardaerah tidak saling menunggu dalam penanganannya.
Desak Peran Pemerintah Provinsi Sulbar
Selain pemerintah kabupaten, LPHAM RI mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memberikan perhatian dan intervensi terhadap pembangunan akses strategis tersebut.
Keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah kabupaten serta fungsi jalur yang menghubungkan masyarakat di dua wilayah kabupaten menjadi alasan perlunya keterlibatan pemerintah provinsi.
LPHAM RI meminta agar pemerintah provinsi dapat mengkaji kemungkinan dukungan program dan anggaran untuk mempercepat peningkatan kualitas jalan, sehingga masyarakat tidak terus-menerus bergantung pada aksi swadaya.
Bagi LPHAM RI, akses jalan bukan sekadar persoalan transportasi. Infrastruktur yang layak berkaitan erat dengan kemudahan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan, pendidikan, aktivitas ekonomi, serta mobilitas sosial.
Karena itu, LPHAM RI menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah melalui program pembangunan yang terencana dan berkelanjutan.
Semangat gotong royong masyarakat Tutar dan Panggalo diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah daerah dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melihat langsung kondisi di lapangan serta menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat yang selama ini berupaya membuka isolasi wilayah dengan kemampuan sendiri.
LPHAM RI berharap aspirasi masyarakat dua kabupaten tersebut tidak berhenti sebagai dokumentasi dan pemberitaan, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi lintas pemerintahan dan kebijakan pembangunan yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga.
Pewarta : Edy
