LP HAM RI News, RAJA AMPAT — Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol. Audie S. Latuheru, S.I.K., M.Han., menaruh perhatian serius terhadap peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat serta penguatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kabupaten Raja Ampat.
Hal tersebut disampaikan Kapolda saat melakukan kunjungan kerja ke Raja Ampat. Kunjungan itu tidak hanya menjadi agenda kedinasan, tetapi juga dimanfaatkan untuk melihat secara langsung kondisi wilayah sekaligus membangun komunikasi dengan jajaran kepolisian, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat.
Kapolda mengatakan, kunjungan tersebut merupakan bagian penting untuk mengenal lebih dekat wilayah yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya sebagai Kapolda Papua Barat Daya.
“Kalau saya, belum pernah secara kedinasan datang ke daerah ini. Jadi saya harus kenal daerah di mana saya bertugas,” ujar Kapolda.
Menurutnya, pemahaman terhadap karakteristik wilayah menjadi hal penting, terutama bagi daerah kepulauan seperti Raja Ampat yang memiliki tantangan geografis tersendiri.
Selain mengenal wilayah, Kapolda juga menekankan pentingnya komunikasi dengan tokoh masyarakat. Menurut dia, sinergi antara kepolisian dan masyarakat harus dibangun agar jajaran di tingkat daerah memiliki pemahaman yang sama mengenai tugas, tanggung jawab, serta standar pelayanan kepada masyarakat.
“Kemudian ketemu tokoh-tokoh
masyarakat, untuk menyatukan anggota saya di Raja Ampat. Kemudian kita komunikasikan bagaimana, apa yang kita harapkan dari anggota ini dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, supaya jelas mereka tahu,” katanya.
Kapolda juga menegaskan adanya perubahan pendekatan dalam mengevaluasi kinerja anggota Polri. Salah satunya melalui customer centric review, yakni penilaian pelayanan yang turut melihat perspektif masyarakat sebagai penerima layanan kepolisian.
Menurutnya, keberhasilan anggota tidak cukup hanya diukur dari penilaian atasan atau komandan. Kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan polisi menjadi indikator yang tidak kalah penting.
“Sekarang kita menggunakan apa yang namanya customer centric review. Jadi penilaian dari masyarakat. Bukan lagi harus mengejar bagaimana penilaian dari komandan, tetapi penilaian dari masyarakat. Itu yang sekarang kita lakukan,” tegasnya.
Pendekatan tersebut menjadi pesan penting bagi jajaran Polres Raja Ampat agar pelayanan kepada masyarakat tidak berhenti pada pelaksanaan tugas administratif, tetapi benar-benar memberikan rasa aman, cepat, responsif, dan mudah diakses masyarakat.
Di sisi lain, luasnya wilayah perairan Raja Ampat membuat aspek keamanan laut dan penegakan hukum menjadi perhatian khusus Kapolda.
Sebagai daerah kepulauan dengan kawasan laut yang luas, pengawasan terhadap aktivitas di perairan membutuhkan dukungan sarana, prasarana, serta personel yang memadai.
Kapolda mengungkapkan, pihaknya telah mengajukan penambahan kapal kepolisian perairan dari Jakarta. Usulan tersebut juga disertai permintaan penambahan personel yang nantinya bertugas mengawaki kapal.
“Kita akan maksimalkan sarana dan fasilitas yang kita miliki untuk melakukan penegakan hukum di bidang perairan dan lautan. Sekarang kita sudah mengajukan beberapa kapal dari kepolisian air di Jakarta, dan juga meminta penambahan personel atau anggota untuk nanti mengawaki kapal,” ungkapnya.
Dengan dukungan tambahan sarana dan personel tersebut, Kapolda berharap pengawasan terhadap wilayah laut Raja Ampat dapat dilakukan secara lebih optimal. Tidak hanya untuk menjaga keamanan, tetapi juga mencegah berbagai aktivitas ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan merusak sumber daya laut.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian utama adalah praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak atau bom ikan.
Kapolda menegaskan, praktik tersebut tidak hanya merupakan pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kelestarian ekosistem laut Raja Ampat.
Karena itu, kepolisian akan memaksimalkan seluruh sarana dan fasilitas yang tersedia untuk memperkuat penindakan terhadap pelaku perusakan lingkungan laut.
“Mudah-mudahan nanti kita bisa lakukan lebih maksimal dalam melakukan penegakan hukum, terutama terhadap para pelaku bom ikan yang merusak ekosistem laut,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa pengawasan terhadap wilayah perairan Raja Ampat akan diperkuat. Kepolisian tidak hanya dituntut hadir ketika terjadi pelanggaran, tetapi juga melakukan langkah pencegahan melalui patroli dan pengawasan yang lebih efektif.
Kunjungan kerja Kapolda Papua Barat Daya ke Raja Ampat pun diharapkan menjadi momentum memperkuat dua sisi penting pelayanan kepolisian, yakni mendekatkan polisi kepada masyarakat sekaligus memperketat pengawasan terhadap wilayah perairan.
Dengan dukungan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan, keamanan Raja Ampat diharapkan semakin terjaga, sementara kekayaan lautnya dapat terlindungi dari praktik-praktik ilegal yang mengancam masa depan ekosistem dan masyarakat pesisir.
