Bpn Maros: Pengurusan Sertifikat yang Tidak Profesional, Berkas Tercecer
LPHAM-RI NEWS. Maros, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Maros telah menjadi sorotan publik belakangan ini karena ketidak profesionalan dalam pengurusan sertifikat tanah. Salah satu warga di maros….. yang mengeluhkan bahwa berkas-berkas mereka tercecer dan proses pengurusan sertifikat menjadi sangat lambat. Hal ini tentu saja menimbulkan kekhawatiran dan ketidak puasan di kalangan masyarakat.
Salah satu tantangan utama dalam pengelolaan sertifikat tanah di BPN Maros adalah masalah berkas yang tercecer. Salah seorang warga yang mengajukan permohonan sertifikat tanah, namun berkas-berkas mereka tidak tertata dengan baik. Akibatnya, proses pengurusan sertifikat menjadi terhambat dan memakan waktu yang lama. Hal ini sangat merugikan bagi warga yang membutuhkan sertifikat tanah untuk keperluan legalitas dan keamanan.
Ketum LPHAM-RI angkat bicara yang di temui oleh awak media di rumah warga. Ketum LPHAM-RI mengatakan lambatnya proses pengurusan sertifikat juga menjadi masalah serius di BPN Maros. Warga yang telah mengajukan permohonan harus menunggu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah mereka.
Namun, meskipun terdapat berbagai tantangan dalam pengelolaan sertifikat tanah di BPN Maros, terdapat pula solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi masalah ini. Pertama, BPN Maros perlu meningkatkan sistem pengarsipan berkas agar tidak tercecer. Dengan memiliki sistem pengarsipan yang baik, berkas-berkas permohonan sertifikat tanah dapat dengan mudah ditemukan dan diproses. Hal ini akan mempercepat proses pengurusan sertifikat dan mengurangi kemungkinan tercecernya berkas-berkas ungkap Ketum LPHAM-RI.
Selain itu, BPN Maros juga perlu meningkatkan efisiensi dalam proses pengurusan sertifikat. Salah satu solusinya adalah dengan memperbanyak jumlah petugas yang bertugas di bagian pengurusan sertifikat. Dengan adanya lebih banyak petugas, proses pengurusan sertifikat dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Selain itu, BPN Maros juga perlu melakukan pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi petugas yang bertugas di bagian pengurusan sertifikat. Dengan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai, petugas dapat bekerja dengan lebih profesional dan efektif.
Selain solusi internal, BPN Maros juga perlu bekerja sama dengan pihak terkait, seperti pemerintah daerah dan kepolisian, untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengurusan sertifikat tanah. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan akan tercipta tata kelola yang lebih baik dalam pengelolaan sertifikat tanah. Selain itu, BPN Maros juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki sertifikat tanah. Dengan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan akan terjadi peningkatan permintaan sertifikat tanah dan proses pengurusan sertifikat dapat dilakukan dengan lebih efisien.
Dalam menghadapi tantangan dalam pengelolaan sertifikat tanah, BPN Maros perlu mengambil langkah-langkah yang tegas dan efektif. Dengan meningkatkan sistem pengarsipan, efisiensi proses pengurusan, dan kerjasama dengan pihak terkait, diharapkan masalah dalam pengelolaan sertifikat tanah dapat diatasi dengan baik. Hal ini akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan mendorong perkembangan pembangunan di Maros.
Pewarta, Rahman LPHAM-RI MAROS
