LP HAM RI News, JAKARTA – Ketua DPC Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Jeneponto, SAFRI, S.Pd., M.Pd., MH Daeng Ngerho, menghadiri kegiatan pendidikan dan pelatihan (Diklat) hukum serta pendampingan hukum yang diselenggarakan oleh LAKI dengan menghadirkan pemateri dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Ombudsman Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Hotel Lumiere, Jakarta, tersebut mengangkat tema “Membangun SDM Integritas dan Berkarakter Unggul”.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua Umum DPP LAKI, Burhan, S.H., M.H., Sekretaris Jenderal DPP LAKI, jajaran pengurus DPP LAKI, Ahmad Irsyad, S.H., serta para Ketua DPD LAKI dan Ketua DPC LAKI dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.
Hadir pula para narasumber dari KPK RI dan Ombudsman RI, termasuk Partono, M.A., yang memberikan materi terkait penguatan integritas, pemahaman hukum, pengawasan pelayanan publik, serta peran masyarakat dalam mendukung terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.
Dalam kegiatan tersebut, Safri Daeng Ngerho turut mengambil kesempatan menyampaikan pertanyaan dan pandangan kepada narasumber dari Ombudsman RI mengenai ruang lingkup kerja sama antara Ombudsman dengan organisasi masyarakat seperti LAKI dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di tingkat daerah.
Safri mempertanyakan mekanisme pelaporan apabila LAKI menemukan masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan administrasi, pelayanan pertanahan, bantuan sosial, maupun pelayanan pemerintahan lainnya.
Ia juga menanyakan sejauh mana organisasi LAKI dapat membangun kerja sama dan menjadi mitra pengawasan Ombudsman RI di tingkat kabupaten.
Menurut Safri, organisasi masyarakat harus memiliki pemahaman hukum yang baik agar dalam menjalankan fungsi kontrol sosial tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami ingin LAKI tidak hanya hadir untuk melakukan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi ketika masyarakat menghadapi persoalan hukum dan pelayanan publik. Masyarakat berhak mendapatkan pelayanan yang adil, transparan, profesional, dan tidak diskriminatif,” ungkap Safri.
Lebih lanjut, Safri menyampaikan bahwa keikutsertaannya dalam pendidikan dan pelatihan tersebut merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kapasitas diri serta memperkuat pemahaman hukum seluruh jajaran organisasi LAKI, khususnya DPC LAKI Kabupaten Jeneponto.
Ia berharap ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari para narasumber KPK RI dan Ombudsman RI dapat diterapkan dalam menjalankan tugas organisasi di Kabupaten Jeneponto, terutama dalam melakukan pengawasan, pendampingan masyarakat, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Bagi kami, pemberantasan korupsi bukan sekadar mencari kesalahan, tetapi bagaimana menyelamatkan uang negara, menjaga kepercayaan masyarakat, dan memperjuangkan keadilan. LAKI harus hadir sebagai mitra kritis pemerintah, mengawal kepentingan rakyat, serta tetap bekerja berdasarkan hukum dan aturan yang berlaku,” tegas Safri.
Melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan hukum ini, diharapkan seluruh jajaran LAKI di Indonesia semakin memperkuat integritas, profesionalisme, wawasan hukum, serta kemampuan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan pendampingan masyarakat.
Safri juga menegaskan komitmennya untuk membawa semangat hasil pendidikan dan pelatihan tersebut ke Kabupaten Jeneponto, sehingga keberadaan LAKI semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
LAKI HADIR UNTUK MASYARAKAT. MENGAWAL KEADILAN, MENJAGA INTEGRITAS, DAN BERJUANG MELAWAN KORUPSI.
