LP HAM RI News, RAJA AMPAT – Sejumlah penyedia jasa transportasi yang tergabung dalam komunitas lokal di Raja Ampat menyatakan sikap tegas menolak rencana penerapan sistem atau kebijakan baru dalam layanan transportasi digital berupa Maxim.
Selanjutnya, Wakil Ketua II DPRK Raja Ampat, Fraksi Gerindra Bermon Sauyai Menegaskan,Penolakan ini didasarkan pada berbagai pertimbangan mendasar, mulai dari kondisi wilayah yang masih terbatas hingga ketidakstabilan pendapatan para pelaku usaha di lapangan.Tegasnya
Dalam pernyataannya,Sembari Bermon juga selaku perwakilan rakyat menyampaikan bahwa secara geografis dan skala wilayah, Raja Ampat khususnya pusat kota dinilai masih terlalu kecil untuk menerapkan sistem transportasi yang lebih modern atau berbasis teknologi.
“Wilayah kota ini masih kecil, dan jumlah pengguna jasa juga belum terlalu banyak. Jadi kalau dipaksakan masuk ke sistem baru, kami rasa belum tepat,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, selama ini aktivitas transportasi di Raja Ampat masih berjalan secara manual, baik dalam hal operasional maupun sistem pembayaran. Para pengemudi setiap hari masih bergantung pada jumlah penumpang yang tidak menentu, sehingga penghasilan pun tidak stabil.”ujarnya
“Sekarang ini semuanya masih manual. Teman-teman di lapangan setiap hari mengeluh karena tidak ada kepastian penghasilan. Hari ini bisa dapat, besok belum tentu. Jadi kalau bicara soal sistem baru, kami harus lihat dulu kesiapan ekonomi kami,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa keputusan penolakan ini bukanlah keputusan sepihak, melainkan hasil pembahasan bersama antara anggota dan pimpinan komunitas. Mereka sepakat bahwa kondisi saat ini belum memungkinkan untuk menerima perubahan besar dalam sistem transportasi.
“Kami tidak hanya bicara atas nama pribadi, tapi juga atas nama pimpinan dan teman-teman semua. Kesimpulannya, saat ini kami belum siap untuk menerima. Jadi kami memilih menolak,” tegasnya.
Menurutnya, salah satu kekhawatiran terbesar adalah dampak langsung terhadap pendapatan para penyedia jasa transportasi. Dengan jumlah pengguna yang masih terbatas, penerapan sistem baru justru dikhawatirkan akan
mempersempit peluang mereka dalam memperoleh penghasilan.
“Kita tahu sendiri, berapa orang yang bisa dapat penumpang setiap hari. Itu saja sudah jadi pertimbangan besar. Kami harus berpikir realistis dan berpihak pada kondisi teman-teman di lapangan,” tambahnya.
Para penyedia jasa transportasi juga menegaskan bahwa mereka tidak menutup diri terhadap perkembangan atau modernisasi. Namun, mereka meminta agar setiap kebijakan yang akan diterapkan benar-benar mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur, jumlah pengguna, maupun kondisi ekonomi masyarakat.
Mereka berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat lebih mendengar aspirasi pelaku usaha transportasi lokal sebelum mengambil keputusan final. Sosialisasi yang matang serta kajian yang mendalam dinilai penting agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pihak tertentu.
“Kami bukan menolak selamanya, tapi untuk saat ini kami minta dipahami bahwa kondisi kami belum siap. Perlu ada kajian dan solusi yang benar-benar sesuai dengan keadaan di Raja Ampat,” pungkasnya.
